permendagri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Republik. permendagri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah

operasional mengenai pengelolaan keuangan daerah. 13 Tahun 2006. Permendagri no. 2006. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secaraSimpan Simpan PERMENDAGRI No. UU No 1 tahun 2004 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 1 1. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi. • permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri no. Selain itu memudahkan dalam menjaring informasi yang menjadi fokus penelitian. Permendagri No. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 13 tahun 2006. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Kepmendagri No. Adapun Ruang Lingkup keuangan daerah menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 13/2006) meliputi: a. -2. Download Free PDF View PDF. Banyak terbitnya peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan daerah seperti Permendagri No. Beranda. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Selain ruang lingkup, ada beberapa prinsip keuangan daerah yang perlu diterapkan. Simpan Simpan PERMENDAGRI No. Permendagri no. 13 tahun 2006; permendagri no. Output dari Akuntansi Keuangan Daerah. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 13/2006, Lampiran Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1, Februari 2009 :. 77 Tahun 2020 Penganti Permendagri No. 11. Berdasarkan dasar hukum tersebut, komponen dari Laporan Keuangan yangharus disusun oleh Pemerintah. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 . Tabel 1. Untuk Nanti. 13, BN. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. bahwa dengan adanya pengalihan. Permendagri 13 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Dalam Permendagri No. F. 13 Tahun 2006 Pasal 1 (6) disebutkan bahwa. 1/2004, PP 58/2005, Permendagri 13/2006, dan Permendagri 59/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, dan efisien serta UU 15/2004 dan PP 71/2010 tentang pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabilitas. Tentang. 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu ; PERMENDAGRI No. 58 tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13. Penatausahaan keuangan daerah berpedomaan kepada Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59/2007. APBD - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Status. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 21 Tahun 2011. 8. Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah a. :-Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:. Gd Suyastawan. 2005. 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP No. id : 8 hlm. id. Hal ini untuk memperjelas batasan landasan pijakan dalam diskusi selanjutnya, sebab selain regulasi tersebut diatas, terdapat regulasi lain yang tekait dengan Hibah dari Pemerintah Daerah khususnya pada pasal 27 ayat (7) huruf f PP No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 13 Tahun 2006 (revisi NO. BAGAN ALIR SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor : 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan tindak lanjut dari pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan - Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 13 tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 14(4), 2019, 446-455 ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Watupongoh Risky Aldy1, Jullie J Sondakh2,. 77 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendagri no. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 42 Permendagri No. 448 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 10. 20 20. U Badan: Nomor: 13: Tahun. 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi Penyusunan dan Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Tahun 2005 tentang Pengelolaan. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. U. Permendagri No. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 13 Tahun 2006 pasal 53 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,. Ketentuan Lain-Lain; 15. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang :. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: No 065 Tahun 2007 Nomor: 065: Download Dokumen Permendagri No 65 Tahun 2007 [ 30_1. U. VII : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006 1 04 xx 15 Program Pengembangan Perumahan 1 04 xx 15 01 Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan 1 04 xx 15 02 Penyusunan norma, standar. ?|akan Akuntsnsi. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 13. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; PP No. Republik Indonesia. 4. Kementerian Dalam Negeri. 59/2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. T. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, serta menganalisis apakah sistem tersebut telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,. Maka dari itu, Petugas Pengelolaan Daerah harus merancang sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat Perpres No 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009. Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:31. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kementerian Dalam Negeri Jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 Tentang Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan. Lokasi. 1 Penyusunan KUA dan PPAS A. NO PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH. 59 Tahun 2007, perlu menetapkan PERDA tentang Pokok. Membagikan "Permendagri No 13 Tahun 2006" Copied! 99 9. 03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor. Pegawai adalah pegawai BPR daerah. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no. Penutup. E. Tentang. Peraturan pemerintah dalam. Permendagri No. PP No. Subjek. 13 tahun 2006, namun dalam LRA dan LAK masih menggunakan Kepmendagri No 29 tahun 2002. 21Ibid, Pasal 162 Ayat (8) 22Ibid, Pasal 162 Ayat (8a)13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah | 02-10-2012 Palangka Raya – Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. permendagri 13 2006 - Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Beranda. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011,1 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara. Dengan disahkannya Permendagri No. Republik Indonesia, Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. 13 Tahun2019 Laporandan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini. PERMENDAGRI No. 77 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendagri no. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomorNOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-. × Close Log In. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. 2011; PP No. go. 2018/NO. sk pejabata pengelola keuangan daerah 2022; perda. DEPARTEMEN DAlAM NEGERI REPUBlIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DAlAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. Dengan memperhatikan Undang-undang No. 24 Tahun 2007. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. – Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang revisi permendagri 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Citarum. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 25. 2018. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan. 13 Tahun 2006;. Dengan ditetapkan Permendagri No. . departemen dalam negeri republik indonesia lampiran d permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah penatausahan apbd departemen dalam negeri republik indonesia direktorat jenderal bina administrasi keuangan daerah daftar lampiran d penatausahaan apbd lampiran di format buku penatausahaan tas. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan. Anda disini: Beranda Citarum Knowledge Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Peraturan Menteri Indonesia Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Peraturan Menteri Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. 30 Desember 2020. Satu tahun berikutnya, peraturan ini direvisi dengan terbitnya Permendagri No. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam. 13 tahun 2006 dan diperbaharui dengan Permendagri No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 thn 2006 pedoman pengelolaan keuangan daerah - Download as a PDF or view online for free. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) No Prioritas Pembangunan Provinsi Alokasi Anggaran. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. go. 900/316/BAKD tentang pedoman sistemAkutansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. BN = Berita Negara. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162 Ayat (2). Bahasa Indonesia. permendagri no. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri no. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Tematik. Hubungi kami melalui Facebook fb. 13 Tahun 2006 Pasal 1 (6) disebutkan bahwa pengertian dari Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 8. Setiap pemeriksa bisa menggunakan acuan hukum yang berbeda. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF (547. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan. Unduh dan pelajari pdf ini untuk mengetahui lebih lanjut. Tidak Berlaku. 13 thn 2006 pedoman pengelolaan keuangan daerah. Andina Chrisnawati. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 29 Tahun 2002. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. Hal-hal khusus lainnya Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi acuan saat ini belum memiliki aturan pelaksanaan atas beberapa komponen penting dalam penyusunan APBD,. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan. Sebagaimana kita ketahui.